Latest Entries »

Oleh: Prasetyo Adhi Nugroho, S.H.
Ketika Profesor JE Sahetapy mengemukakan legal opinion-nya yang intinya, bahwa di dalam menegakkan peraturan janganlah terlalu kaku, tetapi juga harus memperhatikan kemanusiaan dan sesuai dengan alam Reformasi yang sedang berkembang saat ini. Ada anggapan sebagian kalangan (ahli) hukum bahwa sistem hukum yang dibangun oleh Belanda (Eropa Kontinental) lebih mementingkan kepastian hukum dari pada “keadilan” jika dibandingkan dengan sistem hukum yang dibangun oleh Inggris dan Amerika Serikat (Anglo Saxon). Namun mereka lupa, bahwa 91 tahun yang lalu telah ada Yurisprudensi yang mengakui bahwa kualifikasi melawan hukum tidak hanya dalam arti kata “bertentangan dengan undang-undang” saja, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas menyangkut aspek bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Di Indonesia juga, munculnya pendapat soal perluasan interpretasi pencurian listrik, menambah perbendaharaan keluwesan penegakan hukum yang sesuai dengan keadilan masyarakat.

Langkah Pemerintah melakukan berbagai upaya pengampunan pada para Koruptor, betul-betul telah menciderai penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri, atau kemunduran dalam penegakan hukum, menghianati agenda Reformasi, yang justeru bukannya mengurangi jumlah tindak pidana korupsi dengan efek jeranya, malahan sebaliknya menyuburkan korupsi di negeri ini. Hal ini sangat kontra dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Cina. Pernyataan Profesor Sahetapy memang benar, dan ini juga harus ditindak lanjuti dengan political will pemerintah (dalam arti luas, meliputi 3 lembaga kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif) untuk segera mengamandemen UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mencantumkan pidana mati secara tegas, dan merevisi ulang peraturan tentang pemberian Grasi dan sejenisnya, terutama pengaturan larangan pemberian ampunan pada Koruptor sebagai pengecualian.

Mengapa demikian? Kita telah sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang extra-ordinary-crime, keluar-biasaannya telah menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan bangsa ini, menghancurkan moral dan sendi-sendi perekonomian negara. Alangkah bangganya jika bangsa ini menjadi besar seperti masa-masa keemasan zaman Sriwijaya dan Majapahit. Amandemen UU Tipikor dan pengaturan ulang (revisi) lembaga pengampunan menjadi kata kunci yang mutlak.

“PERUBAHAN DELIK ADUAN MENJADI DELIK BIASA DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (UUHC)” [1]

Abstraction

Copyright is one of several types of Intellectual Property Rights, which represents the work product of human intellect, the character of property / wealth and the immaterial or intangible proprietary or personal / private, so that in a sub system of law is part of the Civil Law. However, if seen from the way the prosecution of his rights (if there is a violation), compared with other Intellectual Property rights, copyright is a common classification of offenses; so consequently, the state / government (in this case, Investigator) automatically obliged to contribute in providing protection against the Creator / Copyright Holder, which is part of Criminal Law. Therefore, the State has a responsibility to eradicate and / or recover Copyright violation offense, even without a complaint from the author / copyright holder. At first, this type of rights in conducting the prosecution, a complaint, on the basis that personal benefit more disadvantaged than the public interest. However, the fact that the offense of copyright infringement has an impact on loss of national economy (with a reduction in State revenues in the field of taxation), destructive mentality of consumers (the public), to the detriment of the Creator, and so forth; that essentially harm the public interest, then by Law No. 7 of 1987 (the Amendment Act No. 6 of 1982), the provisions of the classification / type of complaint was converted into Ordinary Glare. The law for the law (Copyright Act) continues to be amended to date in Copyright Law No. 19/2002, raids never stopped, but ironically, this one more crime increases.

Keywords: Change Act, Glare (Delict/Criminal Act), All Rights Reserved

Abstraksi (Abstract)

Hak cipta adalah satu dari sekian jenis Hak Milik Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights, Geistiges Eigentum), yang merupakan karya produk intelektualitas manusia, bersifat hak milik/kekayaan immaterial atau tidak berwujud dan eksklusif atau pribadi/privat, sehingga dalam sub sistem hukum merupakan bagian dari Hukum Perdata. Namun demikian, jika dilihat dari cara penuntutan haknya (jika terjadi pelanggaran), dibandingkan dengan Hak Milik Intelektual lainnya, hak cipta merupakan klasifikasi delik biasa; sehingga konsekuensinya, negara/pemerintah (dalam hal ini Penyidik) secara otomatis wajib andil dalam memberikan perlindungan terhadap Penciptanya/Pemegang Hak Cipta, yang merupakan bagian Hukum Pidana. Oleh karena itu, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberantas dan/atau menanggulangi terjadinya pelanggaran delik Hak Cipta, meskipun tanpa pengaduan dari si pencipta/pemegang hak cipta. Pada awalnya, jenis hak ini dalam melakukan penuntutan, merupakan delik aduan, dengan pertimbangan bahwa kepentingan pribadi lebih dirugikan daripada kepentingan umum. Akan tetapi, karena ternyata pelanggaran delik hak cipta mempunyai dampak terhadap kerugian perekonomian Negara (dengan berkurangnya pendapatan Negara dibidang perpajakan), merusak mentalitas konsumen (masyarakat), merugikan para Pencipta, dan lain sebagainya; yang intinya merugikan kepentingan umum, maka dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982), ketentuan klasifikasi/jenis Delik Aduan ini diubah menjadi Delik Biasa. Undang-undang demi undang-undang (UUHC) terus diamandemen hingga saat ini dalam UUHC Nomor 19/2002, razia tak pernah berhenti, namun ironisnya, kejahatan yang satu ini semakin membesar.

Kata Kunci (Keywords): Perubahan Undang-undang, Delik, Hak Cipta

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakan. Begitu juga dengan tindak pidana hak cipta sebagai salah satu lembaga Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Di dalam Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights/geistiges eigentum) dikenal beberapa jenis atau rezim hak tersebut, yaitu hak cipta dan hak-hak berdampingan, hak milik perindustrian seperti paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Dari sekian jenis Hak Milik Intelektual tersebut, hak cipta adalah satu-satunya rezim yang masuk dalam kategori jenis delik biasa, sedangkan rezim yang lain bersifat delik aduan.

Hal tersebut diberlakukan pada tahun 1987. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta), maka ketentuan jenis delik aduan diubah menjadi delik biasa, sampai saat ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Apalagi kemajuan iptek turut memfasilitasi pelanggaran hak milik intelektual itu dengan berbagai cara seperti pembajakan buku, film dan rekaman lainnya melalui disket, CD, VCD, LD dan lain-lain cara atau yang dikenal dengan istilah “Multi Media” yang pada kenyataannya sangat sukar untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak merauk keuntungan besar dengan cara yang mudah dengan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain, seperti si pencipta/si penemu dan Negara tentunya juga”[2]

Dari beberapa uraian di atas menurut Penulis, ternyata dalam kenyataan, masih banyak pelanggaran delik hak cipta, walaupun sudah diklasifikasikan sebagai Delik Biasa, sejak tahun 1987 (dengan UUHC-1987) hingga saat ini dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sebab-sebab atau alasan perubahan jenis/klasifikasi delik tersebut, serta dasar pertimbangan dikeluarkannya UUHC Nomor 7 Tahun 1987 sehingga terjadi perubahan delik tersebut, dengan memberi judul “Perubahan Delik Aduan Menjadi Delik Biasa Dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)”

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah pokok yang merupakan aspek pidana materiel[3] dalam hukum hak milik intelektual khususnya hak cipta yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 7 Tahun 1987 sehingga terjadi perubahan klasifikasi delik?

2. Mengapa ketentuan jenis/klasifikasi Delik Aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC Nomor 6 Tahun 1982) diubah menjadi Delik Biasa (UUHC Nomor 7 Tahun 1987)?

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menetapkan metodologi sebagai berikut:

a) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan/normatif (library research) yang berarti semua data diperoleh melalui buku-buku yang terhimpun di pustaka maupun media cetak lainnya.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

Semua peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 12 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Bahan hukum sekunder

Buku-buku yang memuat pendapat-pendapat para pakar hukum mengenai Tindak Pidana Hak Cipta, perubahan deliknya, maupun tentang delik aduan yang diambil dari literatur-literatur.

3. Bahan hukum tertier, yaitu:

a. Berupa majalah, koran dan surat kabar, bahan-bahan bacaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Situs/Website di internet[4].

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menerangkan atau menggambarkan suatu gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terlihat di masyarakat dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier diolah dengan cara meneliti konsep-konsep dan teori-teori atau pendapat para ahli mengenai alasan perubahan klasifikasi delik tersebut, serta berdasarkan RUU Perubahan UUHC-1982 dan dasar pertimbangan dikeluarkannya UUHC-1987, serta bagaimana pandangannya terhadap masalah hak cipta dan hukum pidana (tentang delik).

Kemudian data ini akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang rinci dan jelas, kemudian semua konsep dan teori-teori itu dibahas dengan cara membandingkannya (dalam bentuk perbandingan peraturan perundangan tentang hak cipta), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari pandangan-pandangan yang bersifat umum kepada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang disebut dengan kesimpulan deduktif.

Dengan demikian, kerangka acuan untuk melakukan analisa, dengan metode perbandingan hukum/perundang-undangan (Undang-Undang Hak Cipta) dan bertolak pada asas-asas hukum[5], yaitu asas umum dalam KUHP, bahwa menuntut suatu delik diserahkan pada Penuntut Umum, kecuali[6] pada delik-delik aduan.

Tinjauan Umum

Tindak Pidana Hak Cipta

Dari sekian banyak kegiatan manusia, menciptakan sesuatu yang bermanfaat baginya dan bagi masyarakat salah satu kegiatan yang kerap dilakukan. Hasil ciptaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya seni ataupun dalam bentuk buku misalnya, tidak selalu dimaksudkan untuk kepentingan pribadi penciptanya, melainkan dapat pula disajikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Bila suatu ciptaan pada waktu tertentu dikagumi dan diminati oleh sebagian besar warga masyarakat, sering terjadi karya cipta tersebut diperbanyak dan diperdagangkan pihak lain tanpa sepengetahuan penciptanya. Tentu saja perbuatan itu tidak patut dilakukan, karena hal itu termasuk dalam kategori merampas hak orang lain secara tidak sah. Selain akan merugikan penciptanya, tindakan yang lebih sering disebut dengan pembajakan itu juga akan merugikan Negara dari pemasukan pajak. Sehubungan dengan itu, untuk melindungi ciptaan seseorang serta mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru, memperbanyak serta memperdagangkan ciptaan orang lain. Negara kita memberlakukan ketentuan hukumnya, yang dikenal dengan Undang-undang Hak Cipta (Undang-undang No. 6 Tahun 1982 juncto Undang-undang No. 7 Tahun 1987)[7].

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selaras dengan masalah pokok di dalam penelitian ini, maka penulis membagi hasil penelitian menjadi 2 (dua), yaitu dasar pertimbangan dikeluarkannya UUHC-1987 dan sebab-sebab atau alasan mengapa terjadi perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa dalam UUHC-1987. Dengan demikian, sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dasar Pertimbangan Dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 7 Tahun 1987

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UUHC-1987 adalah sebagaimana tercantum dalam diktum Menimbang, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;

2. Bahwa di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;

3. Bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya;

4. Bahwa untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

b. Alasan Perubahan Delik Aduan menjadi Delik Biasa dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 (UUHC-1987)

Alasan atau sebab-sebab perubahan delik aduan menjadi delik biasa dalam UUHC-1987 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa delik biasa dipandang perlu untuk diberlakukan/dianut, karena perubahan dan perkembangan dalam masyarakat sepanjang mengenai perlindungan hak cipta ternyata tidak mampu diantisipasi oleh UUHC-1982 yang menganut delik aduan. Jadi, perlu diubah khususnya mengenai status klasifikasi/jenis deliknya yang dalam UUHC-1982 ditempatkan sebagai delik aduan;

2. Dengan klasifikasi delik aduan, UUHC-1982 ternyata belum dapat mengatasi pelanggaran tindak pidana hak cipta yang terjadi dan telah berkembang pula kegiatan pelanggaran tindak pidana hak cipta ini, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan, khususnya pembajakan buku. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak cipta dipandang terlalu ringan dan enteng, menyebabkan tumbuh suburnya bisnis pembajakan buku hamper di seluruh Indonesia. Pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat/ketertiban sosial pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya, serta terancamnya tatanan hukum, sosial dan ekonomi;

3. Perubahan delik tersebut juga disebabkan adanya tekanan Amerika Serikat yang dihadapi dengan kegiatan-kegiatan pembajakan dan pemalsuan besar-besaran di Indonesia menggunakan kebijakan perdagangannya sebagai suatu alat untuk menekan pejabat Indonesia untuk mengambil tindakan perbaikan, sehingga Presiden memutuskan pembentukan Keppres 34 Tahun 1986 yang akan membentuk Tim Kerja untuk membahas RUU Perubahan UUHC-1982;

4. Delik biasa diharapkan akan dapat mengatasi dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut yang telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan begitu beraneka ragam pula;

5. Selain itu, perubahan delik tersebut juga dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, sehingga berfungsi untuk lebih mudah dan cepat proses penegakan hukumnya. Jadi polisi tidak lagi menunggu aduan pelanggaran, tapi bisa langsung menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan demikian penindakannya dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari Pemegang Hak Cipta yang dilanggar;

6. Akibat daripada pelanggaran hak cipta bukan saja merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya; Negara (masyarakat) mengalami kerugian akibat berkurangnya pemasukan dari pajak atau Pajak Penghasilan dan pungutan lainnya yang bersifat komersil;

7. Pelanggaran atas Hak Cipta, sebagai hak milik perorangan, lebih tepat diklasifikasi sebagai Delik Biasa seperti halnya terhadap pencurian, perampasan, penipuan. Delik Aduan, sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti misalnya penghinaan, perkosaan, dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial, dan tatanan hukum pada umumnya.

Daftar Pustaka

a. Buku

Atang Ranoemihardja. Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana. Bandung: Tarsito, 1984.

Achmad S. Soemadipradja. Pengertian serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana. Bandung: Armico, 1983.

——-. Beberapa Tinjauan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Bandung: Armico, 1983.

Asri Muhammad Saleh. Politik Hukum Dekrit Presiden. Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003.

Andi Hamzah. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

——-. Delik-delik Tersebar Diluar KUHP dengan Komentar. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Budi Agus Riswandi. Hukum dan Internet di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

CST. Kansil. Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta). Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

——-. Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, 1999.

David I. Bainbridge. Computer and the Law, atau Komputer dan Hukum, terj. Prasadi T. Susmaatmadja, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1993.

Fandy Tjiptono, Totok Budi Santoso, Strategi Riset Lewat Internet, Yogyakarta: Andi, 2000.

Gatot Supramono. Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta. Tanpa Kota: Pustaka Kartini, 1989.

Gorys Keraf. Komposisi. Jakarta: Nusa Indah, 1993.

Harsono Adisumarto. Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.

H. OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

H.A.K. Moch. Anwar. Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP. Bandung: Alumni, 1982.

Iman Soepomo. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan, 1999.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

John M. Echols, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary). Jakarta: PT. Gramedia, 1997.

Kompas, 2 Juli 2005.

Leden Marpaung. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik). Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Martiman Prodjohamidjojo. Laporan dan Pengaduan. Seri Pemerataan Keadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

——-. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 2000.

——-. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Nanda Agung Dewantara. Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Nico Ngani. Sinerama Hukum Pidana (Asas, Acara, Pidana I, Pidana II). Yogyakarta: Liberty, 1984.

Paul Goldstein. Copyright’s Highway, From Gutenberg to the Celestial Jukebox, atau Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Rooseno Harjowidigdo. Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Satochid Kartanegara. Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu. Tanpa Tempat Terbit: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun Terbit.

Subekti, Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 31, 2001.

Sudargo Gautama. Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual. Bandung: PT. Eresco, 1990.

Suyud Margono, Amir Angkasa. Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.

Syafrinaldi. Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi. Pekanbaru: UIR Press, 2003.

——-. Hukum, Hak Milik Intelektual dan Pembangunan Ekonomi. Pekanbaru: UIR Press, 2002.

——-. “Kesepakatan ASEAN 1995 dan Hak Milik Intelektual”, Jurnal Mahkamah, XIV (April 2003).

——-. “Sistem Pendaftaran dan Penegakan Hukum HKI di Bidang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia”, Jurnal Mahkamah, XII (Oktober 2001).

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 1985.

Tanya Jawab UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta Lengkap dan Terpadu dengan Penjelasannya. Semarang: Dahara Prize, 2003.

Taryana Soenandar. Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Widyopramono. Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Zul Akrial. Antara Kejahatan “Warungan” dan Kejahatan Korporasi. Pekanbaru: UIR Press, 2004.

——-. “Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Mahkamah, XIII, (Oktober 2002), hlm. 271-282.

b. Peraturan Perundang-undangan

Semua peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan perubahan delik, yaitu:

UU No. 6 Tahun 1982

UU No. 7 Tahun 1987

RUU Perubahan UUHC No. 6 Tahun 1982

c. Situs/Website

http://www.hukumonline.com

http://www.google.com

http://www.kompas.com

http://www.msn.com

Admin, Perubahan Delik Aduan Menjadi Delik Biasa dalam Undang-undang Hak Cipta, http://www.fhunpad.com/unpad/detail_konsultasi.php?id=26&noid=1; diakses tanggal 12 Juli 2005.

——————————————————————————–

[1] Oleh: Prasetyo Adhi Nugroho SH., Laboratorium Hukum “YURIDIKa” (Kerjasama LBH Wijaya Kusuma, Yayasan Bunga Nusantara dan Law Office “R.H. TAMPUBOLON SH&Associates” Pekanbaru. Karya Ilmiah ini dipublikasikan setelah diedit kembali dan diringkas dari Skripsi Penulis pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

[2]  Syafrinaldi, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Milik Intelektual”, Jurnal Mahkamah, 13: 253-254, Oktober, 2002.

[3]  Sebagaimana tercantum dalam KUHP “Buku Kesatu” Aturan Umum Bab Ke-VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan (indiening en intrekking der klachte bij misdrijven allen op klachte vervolgbaar). Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Jakarta, 1985), hlm. xv.

[4]  Fandy Tjiptono, Totok Budi Santoso, Strategi Riset Lewat Internet (Yogyakarta, 2000).

[5]  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, 2001), hlm. 86-88.

[6]  .….. setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan sifat dari setiap asas hukum. Lihat: H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) (Jakarta, 2003), hlm. 35.

[7] Gatot Supramono, Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta, (Tanpa Tempat, 1989), hlm. 5.

KEBANGKRUTAN HUKUM

Kebangkrutan Hukum
OPINI Coretan Anak Hukum| 20 April 2010 | 07:36
PILIHAN bangsa ini untuk menjadi negara hukum bukan lahir dari sebuah angan-angan kosong. Negara hukum dipilih karena pengalaman getir sebagai negeri yang dijajah dan lebih dari tiga abad berada dalam lorong gelap ketidakadilan.

Bagi segenap anak bangsa ini, negara hukum lahir karena kerinduan yang amat sangat terhadap terwujudnya keadilan. Itu berarti hukum bukan sekadar alat untuk menciptakan ketertiban, melainkan yang lebih utama adalah untuk menegakkan keadilan.

Sayangnya, jalan menuju tegaknya keadilan melalui hukum di negeri ini kian jauh panggang dari api. Hukum bukan semata dipahami secara prosedural legalistik, melainkan sudah diperdagangkan secara murah-murahan, baik dalam pasar gelap maupun pasar terang. Pembelinya bukan hanya para makelar, melainkan juga mafioso.

Fakta munculnya rekaman antara Anggodo Widjojo dan para penegak hukum yang amat terang-benderang menyusun skenario mengkriminalkan Bibit-Chandra, dua pemimpin nonaktif KPK, adalah bukti hukum yang ditransaksikan itu.

Bukti itu kian kuat ketika mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizard mengakui telah diperintah oleh pimpinannya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan yang berisi skenario menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua KPK.

Penelusuran Tim 8 terhadap dua kasus tersebut kian mengukuhkan pendapat publik bahwa hukum sedang menuju kebangkrutan di negeri ini. Sebuah kebangkrutan yang disebabkan oleh permainan lincah para cukong dan tunduk dan takluknya penegak hukum oleh uang.
Hukum di negeri ini memang hanya indah di dalam kitab undang-undang, tapi busuk dalam kenyataan. Puncak kebusukan hukum itu terjadi sekarang ini dengan diperdengarkannya rekaman telepon Anggodo di MK dan pengakuan Wiliardi Wizard di pengadilan.

Akibatnya, citra negeri ini memburuk di mata internasional. Sebuah kampanye yang jelek, amat jelek, yang bisa menghancurkan minat investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Sebab yang terjadi di negeri ini bukan hanya tak ada kepastian hukum, melainkan juga kehancuran hukum.

Di dalam negeri, berangsur-angsur kepercayaan publik terhadap Presiden pun kian tergerus karena sikapnya yang dinilai tidak tegas. Semakin berlarut-larut kebangkrutan hukum ini dibiarkan, semakin mahal pula harga yang harus kita bayar. Karena itu, berulang-ulang melalui kita patut menggaris bawahi Presiden segera bertindak membersihkan rumah penegak hukum dari sarang penyamun.

Dengan kekuatan dan legitimasi yang dimilikinya, ditambah amunisi rekomendasi Tim 8, Presiden harus melakukan penyelamatan agar kebangkrutan hukum segera teratasi.

Oleh: TIAR RAMON, SH., MH. (http://tiarramon.wordpress.com)

BAB I
A. Pentingnya Hukum Bisnis Bagi Pelaku Bisnis/Ekonomi
Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan.
Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan lebel halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah daluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat islam adanya lebel halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dll.
Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tesebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena :
• Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
• Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.
• Disinilah peran hukum bisnis tersebut.
Untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.
Menurut Ismail Saleh dalam bukunya “HUKUM DAN EKONOMI” 1990, :
”Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejehateraan masyarakat dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejehateraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan rakyat banyak”.
Berdasarkan hal diatas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi/bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Kemajuan suatu ekonomi/bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Maka dibuat perangkat hukum yang mengatur dibidang bisnis tersebut (hukum bisnis).
Dengan telah dibuatnya hukum bisnis tersebut (peraturan perundang-undangan) imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui/dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).
Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.

B. Hukum, Bisnis dan Hukum Bisnis
1. Hukum
Untuk itu pula ada baiknya penulis akan memberikan sebuah definisi hukum sebagai acuan kita untuk mempelajari mata kuliah Hukum Bisnis.
Definisi hukum dari dulu para ahli belum ada satu kesatuan. Masing-masing mereka mendefinisikan yang berbeda-beda pula namun maknanya sama. Mugkin itulah ciri khas ilmu sosial bahwa sebuah definisi tidak harus baku. Lain hal dengan ilmu eksak/pasti sebuah definisi harus ajeg dan tidak boleh berubah-rubah.
Namun, tatkala kita kan mempelajari hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu negara seperti negara Indonesia, maka tentu perlu sebuah batasan definisi sebagai acuan/pegangan sehingga kita akan mudah dalam mempelajari sebuah hukum tersebut.
Mengapa masyarakat masih butuh hukum ? Padahal dalam kehidupan sehari-hari sudah ada semacam peraturan-peraturan yang hidup yang mengatur pergaulan mereka sehari-hari. Peraturan hidup yang dimaksud adalah norma/kaidah, seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Dimana norma-norma tersebut sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mengapa norma hukum masih diperlukan.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa perlunya norma hukum karena ketiga norma tersebut tidak mampu memberikan secara langsung rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Norma agama hanya berlaku bagi agamanya masing-masing, tidak berlaku secara menyeluruh bagi agama yang lain. Norma kesopanan dan kesusilaan juga hanya berlaku pada golongan tertentu. Sebab bisa saja golongan satu menganggap ini tidak sopan/tidak susila sementara golongan yang lain itu adalah sopan/susila.
Untuk itu perlu sebuah norma yang mengatur kepentingan yang sama dan menyeluruh dalam penegakannya tanpa kecuali. Dalam hukum dikenal dengan istilah berlaku secara unifikasi (berlaku bagi seluruh golongan). Norma semacam ini dapat berlaku secara menyeluruh dikarenakan dalam pembuatan norma itu jelas, baik itu tata cara pembuatannya, bentuknya maupun siapa yang membuat. Tata cara pembuatannya tentu harus mengacu pada kepentingan-kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Bentuknya tentu harus tertulis yang dikenal dengan istilah azas legalitas. Sedangkan siapa yang membuatnya tentu lembaga yang berwenang sebagai lembaga perwakilan yang berkepentingan (rakyat).
Hukum ? Apa itu hukum ? Banyak sekali para ahli memberikan definisi hukum. Tidak ada kesamaan definitif atas definisi tersebut. Hal ini kata Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, hukum ranahnya sangat luas. Namun walaupun para ahli tidak mempunyai kesamaan dalam memberikan definisi. Hakikat dan maksud dari definisi para ahli tersebut sama. Para fakar hukum sepakat bahwa dengan kompleksitas dan multiperspektif, hukum tidak dapat didefinisikan secara komprehensif dan representatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Van Apeldoorn, tidaklah mungkin suatu definisi untuk ”hukum”. Pernyataan tersebut bukanlah suatu pandangan yang pesimistis, tetapi didasarkan pada kenyataan betapa kompleks dan multipersepektif untuk mendefinisikan hukum. Dalam bukunya berjudul Inleiding tot de studie van Het Netherlandse Recht, 1955, Apeldoorn menyebutkan bahwa hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam yang menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu)
Beberapa definisi hukum :
1. Van Apeldoorn, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakanya dalam (satu) rumusan yang memuaskan.
2. I Kisch, oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera maka sukarlah untuk membuat definisi tentang hukum yang memuaskan.
3. Lemaire, hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apapun hukum itu sebenarnya.
4. Drs. E. Utrecht, SH, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
5. SM. Amin, SH, Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.
6. J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu.
7. M.H. Tirtaatmidjaja, SH, Hukum adalah semua aturan (norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian —- jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dsb.
8. Van Vollenhoven (Het adatrecht van Nederlandsche Indie), Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya.
9. Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan2 mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.
10. Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan2 hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk bebruat tidak bebruat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
Walaupun kita mengkompilasi sejumlah pendapat sarjana dalam definisi apa hukum itu, namun tetap tidak akan mampu memperoleh suatu definisi yang memuaskan semua pihak. Namun demikian paling tidak dari sejumlah pendapat sarjana diambil pemahaman yang saling melengkapi satu sama lain. Kita tidak bebicara masalah puas atau tidak, tetapi memberikan pemahaman tentang pengertian hukum.
Untuk itu dari sekian definisi tersebut, penulis akan memberikan definisi berdasarkan kesimpulan dari definisi-definisi para ahli tersebut. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa memahami secara mendasar tentang hukum dalam rangka mempelajari mata kuliah hukum bisnis selanjutnya.
“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan :
1. Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis yang terdiri dari kaedah yang yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara.
2. Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakata aman, tentram, tertib dan damai.
3. Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya.
4. Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan.
5. Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melalui proses persidangan terlebih dahulu.
Perlu diketahui definisi diatas bersifat positivisme, maksudnya definisi dalam arti hukum positif yaitu hukum yang berlaku dan dibentuk oleh negara atau atas dasar kesepakatan yang diakui juga sebagai undang-undang.

2. Bisnis
Secara harfiah kata bisnis berasal dari istilah Inggris “Business” yang berarti kegiatan usaha. Menurut Richard Burton Simatupang kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
Kamus besar Indonesia, menyebutkan “Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan”.
Sehingga bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri, keuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis itu.
Atau Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan.
Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat bedakan 3 bidang usaha yaitu :
1. Bisnis dalama arti kegiatan perdagangan (Commerce), yaitu : keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh : Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko, dsb.
2. Bisnis dalam arti kegiatan industri (Industry) yaitu kegiatan memperoduksi atau menghasilkan barang-barang yang niilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh : Industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin, dsb.
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (Service), yaitu : kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh : Jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, (lawyer), penilai (Appraisal), akuntan, dll.
Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut apabila diuraikan lebih lanjut akan tanpak sebagai berikut :
1. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan , mata pencaharian, bahkan suatu profesi.
2. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan
3. Bisnis dilakukan dalam rangka mempeeroleh keuntungan
4. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.

3. Hukum Bisnis
Sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan/bisnis/usaha yang sehat sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan/bisnis tersebut.
Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena :
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta iktikad baik saja.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptkan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.
Disinilah peran hukum bisnis tersebut.
Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah “business law”. Hukum Bisnis (Business Law) = hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis.
Dengan kata lain hukum binis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneunr dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan. (Munir Fuady, 2005 : 2).
Sedangkan menurut DR. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, dkk, dalam bukunya HUKUM BISNIS : dalam persepsi manusia modern, hlm. 27” hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan pesoalan-pesoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.
Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bisnis penting/perlu diketahui/dipelajari oleh pelaku ekonomi/bisnis karena setiap aktivitas/kegiatan bisnis selalu diatur oleh hukum. Untuk itu para pelaku bisnis/ekonomi perlu mengetahui/mempelajarinya agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak melanggar hukum atau melakukan bisnis yang illegal yang menyebabkan kerugian baik pelaku bisnis itu sendiri (produsen) maupun masyarakat (konsumen). Sebab bagaimanapun juga hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat agar tertib, aman, tentram dan damai.

C. Fungsi Hukum Bisnis
1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis,
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

D. Ruang Lingkup Hukum Bisnis
Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain sebagai berikut :
1. Kontrak bisnis
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go publik dan pasar modal
4. Jual beli perusahaan
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Perkreditan dan pembiayaan
9. Jaminan hutang
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan/perburuhan
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999)
15. Keagenan dan distribusi
16. Asuransi (UU No. 2/1992)
17. Perpajakan
18. Penyelesaian sengketa bisnis
19. Bisnis internasional
20. Hukum pengangkutan (dart, laut, udara)
21. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.
22. Hukum perindustrian/industri pengolahan.
23. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport)
24. Hukum Kegiatan Pertambangan
25. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga
26. Hukum Real estate/perumahan/bangunan
27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional.
28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)

E. Sumber Hukum Bisnis
Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis disini adalah dimana kita bia menemukan sumber hukum bisnis itu. Yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut.
Sumber hukum bisnis yang utama/pokok (1338 ayat 1 KUHPerdata) adalah :
• Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dgn UU)
• Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.

Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah :
1. Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Hukum Dagang (KUHDagang)
3. Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUHPidana)
4. Peraturan Perundang-undangan diluar KUHPerdata, KUHPidana, KUHDagang

Atau menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah :
1. Perundang-undangan
2. Perjanjian
3. Traktat
4. Jurisprudensi
5. Kebiasaan
6. Pendapat sarjana hukum (doktrin)
Hukum Perdata (KUHPerdata), misalnya hukum perjanjian (kontrak), hak-hak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis.
Hukum Publik (Pidana Ekonomi/Bisnis), misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi/bisnis : Penyeludupan, illegal logging, korupsi, dll
Hukum Dagang (KUH Dagang), misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keagenan/distributor, dll).
Peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli/persaingan tidak sehat, penanaman modal (PMA/PMDN), pasar modal (go public), Perseroan Terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (cipta, merek, paten), penyelesaian sengketa bisnis/arbitrase, perdagangan intenasional (WTO)

Makelar Kasus (markus) di sini lebih dimaksudkan, siapa saja yang mencoba dan berupaya mempengaruhi Penegak Hukum yang sedang menangani suatu kasus, sehingga proses hukum menguntungkan orang-orang tertentu dengan memberi suap berupa imbalan tertentu, sehingga perbuatannya sangat merugikan mereka pencari keadilan yang seharusnya menerima keadilan itu, atau mengorbankan orang yang tidak bersalah sebagai tumbal hukum. Oleh karenanya markus ini menjadi lapangan pekerjaan yang sangat menjanjikan rejekinya.

Markus pada prinsipnya biasa dilakukan oleh orang yang bukan penegak hukum, yang mendaku mempunyai hubungan baik dan memiliki akses dengan Pejabat yang sedang menangani kasus tertentu dengan janji-jani, sbb : 1) Dapat mengeluarkan tersangka dari tahanan ; 2) Dapat meredam perkaranya tidak sampai ke Pengadilan ; 3) Dapat mengkondisi dari pasal yang dijerat yang seharusnya berat dibuat ke pasal ringan yang disangkakan kepada tersangka ; 4) Mensplit perkara kemudian dibebaskan dari pintu belakang ; 5) Meringankan tuntutan (requisitoir) ; 6) Meringankan putusan ; 7) Kalau terlanjur ditahan dan harus ke Pengadilan, maka mengkondisi BAP dan saksi agar tidak terbukti, dan dapat dituntut bebas ; 8) Mengupayakankan fasilitas khusus di RUTAN ; Dll.

Pada umumnya “markus” juga bisa dilakukan oleh Penegak Hukum itu sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara menggunakan orang lain sebagai perantara yang diciptakannya sendiri. Sedang Mafia Peradilan di sini lebih dimaksudkan pada hukum dalam praktik, dimana system dan budaya penegakan hukum yang dijalankan oleh para Penegak Hukum, memberikan peluang untuk diselewengkan, dimana secara implisit “hukum dan keadilan” telah berubah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan, tergantung siapa yang memesannya. Hukum dan keadilan dapat dibeli oleh mereka orang-orang berduit, sehingga ia menjadi barang mahal di negeri ini.

Adapun antara Makelar kasus (markus) dengan Mafia Peradilan adalah dua hal yang saling bersinergi atau saling membutuhkan, bahkan dalam praktiknya kadang tidak bisa dipisahkan. Mafia Peradilan spektrumnya jauh lebih luas dari Makelar Kasus. Di negeri ini Law Enforcement diibaratkan bagai menegakkan benang basah kata lain, dari kata “sulit dan susah untuk diharapkan”. Salah satu indikator yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya “budaya korupsi” yang terjadi hampir disemua birokrasi dan stratifikasi sosial, sehingga telah menjadikan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baik markus maupun mafia peradilan hanya sebatas retorika yang berisikan sloganitas dari pidato-pidato kosong belaka. Bahkan secara faktual tidak dapat dipungkiri semakin banyak undang-undang yang lahir maka hal itu berbanding lurus semakin banyak pula komoditas yang dapat diperdagangkan. Ironisnya tidak sedikit pula bagian dari masyarakat kita sendiri yang terpaksa harus membelinya. Di sini semakin tanpak bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak bisa diberikan begitu saja secara gratis kepada seseorang jika disaat yang sama ada pihak lain yang menawarnya. Kenyataan ini memperjelas kepada kita hukum di negeri ini “tidak akan pernah” memihak kepada mereka yang lemah dan miskin. “ Sekali lagi tidak akan pernah… ! ”

Sindiran yang sifatnya sarkatisme mengatakan, “berikan aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang akan aku capai pasti akan lebih baik dari hukum yang terbaik yang pernah ada dinegeri ini”. Tapi agaknya para Penegak Hukum, Politisi, Pejabat dan Tokoh-Tokoh tertentu dalam masyarakat kita tidak akan punya waktu dan ruang hati untuk dapat mengubris segala bentuk sindiran yang mempersoalkan eksistensi pekerjaan dan tanggungjawab mereka kepada publik. Lebih baik tebal muka dan tidak punya rasa malu, dari pada menggubris sindiran publik yang bakal mengurangi rejeki mereka.

Buruknya kinerja para Penegak Hukum dan buruknya system pengawasan yang ada dalam proses penegakan hukum, telah melahirkan stigmatisasi mafia hukum dan mafia peradilan termasuk makelar kasus (markus) di Indonesia. Kenyataan ini bila kita telusuri keberadaannya ternyata mengakar pada kebudayaan mentalitas kita sebagai suatu bangsa. Sehingga apa yang disebut dengan “markus” dan “mafia peradilan” eksistensinya cenderung abadi karena ia telah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini.

Oleh karenanya berbicara tentang Law Enforcement di Indonesia tidaklah bisa dengan hanya memecat para Hakim, memecat para Jaksa dan memecat para Polisi yang korup, akan tetapi perbaikan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan pendidikan dengan pendekatan pembangunan kebudayaan mentalitas kita sebagai suatu bangsa dan menjadikan moral force yang berlandaskan pada Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai basic guna terbangunnya budaya sikap dan prilaku para Penegak hukum di Indonesia. Tanpa itu, semuanya menjadi utopia belaka ! ( Desember 2009 )

Laboratorium Hukum “YURIDIKa” lahir di Rembang pada tanggal 20 November 2007. Kemudian pada pertengahan April 2010 lembaga legal research ini dipindahkan ke kota Pekanbaru. Melakukan penelitian hukum dan memberikan solusi hukum (legal solution) serta legal opinion bagi masyarakat umum yang menghadapi persoalan-persoalan hukum yang pelik, menjadi Visi lembaga ini.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!